Pertanyaan ini sering muncul ketika seseorang mencoba mengaktifkan dompet digital kedua dan ternyata ditolak: “Kenapa sih satu NIK cuma bisa satu ShopeePay? Bukannya cuma akun marketplace biasa?” Saya juga dulu berpikir seperti itu. Rasanya tidak masuk akal kalau buka beberapa toko boleh, tapi dompet digital dibatasi.
Setelah saya pelajari lebih dalam dari kebijakan resmi dan regulasi keuangan digital, saya akhirnya paham: ShopeePay bukan sekadar fitur tambahan. Ia masuk ke ranah sistem keuangan yang tunduk pada aturan berbeda dibanding akun toko.
ShopeePay Bukan Sekadar Fitur Tambahan
Banyak orang mengira ShopeePay hanyalah bagian kecil dari akun di Shopee. Padahal secara struktur, ShopeePay adalah layanan uang elektronik (e-money).
Artinya, ia menyimpan saldo, memproses transaksi, dan memungkinkan transfer dana. Itu sudah masuk kategori layanan finansial, bukan sekadar fitur marketplace.
Begitu sebuah sistem menyentuh uang elektronik, regulasinya otomatis jauh lebih ketat.
Peran Regulasi: Kenapa Harus Ketat?
Di Indonesia, layanan uang elektronik diawasi oleh Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran. Salah satu kewajiban utama penyedia e-wallet adalah menerapkan KYC (Know Your Customer) atau verifikasi identitas pengguna.
Kenapa perlu KYC?
Karena tanpa verifikasi identitas:
- Potensi pencucian uang meningkat
- Penyalahgunaan untuk penipuan lebih mudah
- Sulit melacak transaksi ilegal
- Risiko duplikasi akun untuk manipulasi sistem
Dengan satu NIK hanya boleh satu akun terverifikasi penuh, sistem bisa menjaga akuntabilitas dan jejak transaksi tetap jelas.
Perbedaan dengan Akun Toko
Di artikel sebelumnya 👉 Perbedaan Akun Shopee, Akun Toko Shopee, dan ShopeePay yang Sering Membingungkan Pengguna Baru, saya sudah jelaskan bahwa akun toko hanyalah fitur penjual dalam sistem marketplace.
Toko adalah etalase.
ShopeePay adalah dompet.
Toko bisa ditutup tanpa implikasi hukum finansial.
Dompet digital menyangkut pergerakan uang nyata.
Karena itu, pengawasannya berbeda.
Kenapa Tidak Dibolehkan Lebih dari Satu?
Dari sisi keamanan sistem, pembatasan satu NIK satu ShopeePay membantu:
- Mencegah pembuatan banyak akun untuk menyiasati promo.
- Mengurangi risiko “layering” dalam pencucian uang (memecah dana ke banyak akun).
- Memastikan satu identitas memiliki satu tanggung jawab finansial yang jelas.
- Menghindari duplikasi verifikasi yang bisa membingungkan sistem audit.
Saya pribadi melihat ini bukan sebagai pembatasan yang menyulitkan, tetapi sebagai bentuk kontrol risiko.
Semakin besar ekosistem digital, semakin besar pula potensi penyalahgunaan. Sistem harus mengantisipasi itu dari awal.
Kenapa Banyak yang Salah Mengira?
Karena tampilannya menyatu dalam satu aplikasi.
Kita login sekali, lalu bisa belanja, jualan, bayar, transfer. Dari sisi pengguna, terasa satu sistem. Tapi di belakang layar, ada pemisahan arsitektur:
- Sistem user account
- Sistem seller management
- Sistem financial service
ShopeePay berada di lapisan ketiga, yang tunduk pada regulasi eksternal, bukan hanya kebijakan internal marketplace.
Refleksi Saya
Dulu saya juga sempat bertanya-tanya, kenapa aturan e-wallet terasa lebih “galak” dibanding aturan toko. Setelah memahami regulasi di baliknya, saya justru merasa lebih tenang.
Kalau uang kita disimpan dalam sistem digital, kita tentu ingin sistem itu diawasi dengan ketat, bukan longgar.
Sekarang saya ingin tahu pandangan Anda:
Apakah menurut Anda pembatasan satu NIK satu ShopeePay ini sudah tepat?
Atau pernah mengalami kendala saat verifikasi?
Mari kita diskusikan dengan sudut pandang keamanan dan regulasi, bukan sekadar kemudahan sesaat.
