Kalau dilihat sekilas, semuanya terasa satu aplikasi. Kita buka Shopee, bisa belanja, bisa jualan, bisa bayar pakai saldo. Dari sudut pandang pengguna awam, semuanya tampak menyatu. Tapi justru di sinilah sumber kebingungannya. Kenapa satu KTP bisa punya beberapa toko, tetapi satu NIK hanya boleh satu dompet digital? Bukankah itu kontradiktif?
Dulu saya juga melihatnya sebagai aturan yang tidak konsisten. Setelah saya pelajari lebih dalam—membaca kebijakan resmi, memahami regulasi sistem pembayaran, dan melihat pola pembatasan akun di lapangan—saya menyadari bahwa ini bukan soal inkonsistensi. Ini soal dua sistem berbeda yang kebetulan hidup dalam satu ekosistem.
1️⃣ Marketplace: Sistem Perdagangan Digital
Marketplace pada dasarnya adalah sistem perantara. Ia mempertemukan penjual dan pembeli, menyediakan etalase, sistem pencarian, rating, logistik, hingga promosi.
Di level ini, fokus utamanya adalah:
- Manajemen toko
- Kualitas produk
- Kepuasan pembeli
- Integritas transaksi
Ketika seseorang membuka toko, ia sedang mengaktifkan fitur bisnis dalam platform. Bahkan dalam batas tertentu, satu identitas bisa mengelola lebih dari satu toko. Kenapa? Karena secara struktur, toko hanyalah entitas operasional di dalam sistem perdagangan.
Toko bisa tutup.
Toko bisa kena penalti.
Toko bisa rebranding.
Risikonya bersifat bisnis, bukan langsung bersifat finansial-regulatoris.
Itulah sebabnya kebijakan multi-toko masih diberi ruang, selama tidak melanggar aturan manipulasi.
2️⃣ E-Wallet: Sistem Keuangan yang Tunduk Regulasi
Berbeda dengan itu, ShopeePay bukan sekadar fitur pembayaran. Ia adalah layanan uang elektronik.
Begitu sebuah sistem menyimpan saldo dan memungkinkan transfer dana, ia masuk kategori sistem pembayaran. Di Indonesia, sistem ini diawasi oleh Bank Indonesia.
Di sinilah perbedaannya menjadi sangat jelas.
Kalau marketplace mengatur etalase dan transaksi jual beli, e-wallet mengatur:
- Penyimpanan dana
- Perpindahan uang
- Verifikasi identitas finansial
- Pencegahan pencucian uang
Regulasinya bukan hanya kebijakan internal perusahaan, tetapi juga regulasi negara.
Karena itu, prinsip satu NIK satu akun e-wallet bukan pembatasan sembarangan, melainkan bagian dari standar KYC (Know Your Customer) dan manajemen risiko finansial.
Kenapa Terlihat Seperti Kontradiktif?
Dari sisi pengguna, kita melihat satu aplikasi, satu logo, satu login. Maka secara psikologis kita menganggap semuanya satu sistem.
Padahal secara arsitektur digital, ada pemisahan layer:
- User Layer → akun pengguna
- Commerce Layer → sistem toko dan transaksi
- Financial Layer → dompet digital dan arus dana
Masalahnya, layer ini tidak terlihat oleh pengguna awam. Yang terlihat hanya antarmuka.
Saya sering mendengar orang berkata, “Kalau boleh punya beberapa toko, kenapa nggak boleh punya beberapa ShopeePay?” Pertanyaan ini wajar. Tapi jawabannya sederhana: karena satu berada di domain perdagangan, satu lagi berada di domain sistem pembayaran yang tunduk regulasi finansial.
Contoh Sederhana Agar Mudah Dipahami
Bayangkan sebuah mal besar.
Di dalam mal itu:
- Anda bisa membuka beberapa kios dengan identitas bisnis yang sama.
- Tapi rekening bank atas nama Anda tetap satu untuk keperluan finansial resmi.
Kios adalah aktivitas bisnis.
Rekening adalah entitas keuangan yang diawasi negara.
Shopee sebagai ekosistem bekerja dengan logika yang mirip.
Risiko Jika Disamakan
Kesalahan memahami perbedaan ini bisa berujung pada keputusan yang salah. Misalnya:
- Membuat banyak akun dengan tujuan menyiasati promo.
- Mengira semua data bisa dipakai silang tanpa konsekuensi.
- Menganggap pembatasan e-wallet hanya kebijakan teknis internal.
Padahal sistem risk engine marketplace modern bekerja dengan analisis data yang kompleks: IP, perangkat, pola transaksi, rekening, hingga histori login. Ketika data dianggap terlalu terhubung atau mencurigakan, sistem bisa membatasi akses tanpa harus memberi penjelasan detail.
Itulah sebabnya saya selalu menyarankan memahami struktur sebelum mengambil langkah.
Hubungannya dengan Artikel Sebelumnya
Pembahasan ini sebenarnya melanjutkan dua artikel saya sebelumnya.
Pertama 👉 Kenapa 1 NIK Hanya Bisa 1 ShopeePay? Ini Alasan di Baliknya — di sana saya menguraikan aspek regulasi dan pengawasan sistem pembayaran.
Kedua 👉 1 KTP Boleh 5 Akun Toko Shopee; Syarat Nomor HP dan Rekening Harus Berbeda: Untuk Apa Sebenarnya? — yang menjelaskan mengapa data operasional tetap harus dipisahkan meskipun identitas sama.
Kalau dibaca berurutan, terlihat jelas bahwa kebijakan marketplace dan kebijakan e-wallet memang bergerak dalam dua jalur logika yang berbeda.
Refleksi Pribadi Saya
Semakin lama saya berkecimpung di ekosistem digital, semakin saya sadar bahwa aturan yang terlihat “ribet” sering kali dibuat untuk mencegah masalah yang tidak terlihat oleh pengguna biasa.
Kita cenderung menilai dari kemudahan. Platform menilai dari risiko.
Marketplace butuh fleksibilitas untuk mendukung pelaku usaha.
E-wallet butuh ketatnya regulasi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.
Dua tujuan berbeda, dua pendekatan berbeda.
Sekarang saya ingin mengajak Anda berpikir:
Apakah setelah memahami perbedaannya, aturan ini masih terasa kontradiktif?
Atau justru terlihat lebih masuk akal?
Silakan berbagi pengalaman Anda. Karena diskusi seperti ini membantu kita memahami bukan hanya cara memakai sistem, tapi juga cara sistem itu bekerja.
